SERTIFIKAT ELEKTRONIK MEMPERMUDAH ANDA UNTUK CEK SERTIFIKAT TANAH

Bumi Sedayu > Artikel > SERTIFIKAT ELEKTRONIK MEMPERMUDAH ANDA UNTUK CEK SERTIFIKAT TANAH

 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus melakukan upaya peningkatan layanan pada masyarakat dengan menerapkan sistem sertifikat elektronik.

 

Sertifikat Elektronik yang dimaksud adalah sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

 

Untuk menjamin keamanan sistem elektronik itu, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 

Atas dasar itulah, Kementerian ATR/BPN melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BSSN, Senin (16/7).

 

Penandatanganan MoU tersebut berisi tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Penandatangan PKS berisi tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

 

“Sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, perlu adanya pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, yang bisa dilakukan secara sistem elektronik,” ujar Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN.

 

Sofyan menambahkan, menurut data tahun 2017, beban kerja Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk tanda tangan dilakukan secara manual berkisar sebanyak ±14.849 sertifikat setiap harinya. Dan produk Sertifikat Hak Atas Tanah yang dihasilkan masih dalam format kertas.

 

Untuk itu, salah satu layanan pertanahan yang bersifat online berupa dokumen elektronik perlu dijamin autentikasinya, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik atau Digital Signature secara bertahap pada produk-produk pertanahan.

 

Hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pertanahan.

 

Kemudian dalam pembahasan pelayanan publik, Kepala BSSN, Djoko Setiadi, mengatakan, “Dalam melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pertanahan, BPN harus responsif terus berupaya menanggapi keluhan, tuntutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga proses pelayanan adminsitrasi pertanahan dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *